Parkir

Parkir

Andaikan di negeri ini tak ada tukang parkir, tak akan ada receh yang berpindah dari saku ke telapak tangan yang menengadah. Tak akan ada pertengkaran kecil tentang dua ribu atau tiga ribu rupiah. Tak akan ada orang saling bunuh karena sepetak lahan di depan kedai.

Tapi andaikan juga tak ada, siapa yang akan menyusun barisan sepeda motor itu? Mobil akan berhenti seenaknya, setiap pengemudi merasa jalan adalah miliknya, dan kita akan tahu bahwa ketertiban, seperti banyak hal lain, jarang lahir dari kesadaran. Ia lahir dari seseorang yang berdiri di terik matahari sambil mengibaskan tangan.

Maka kita membayar. Kita membayar pajak kendaraan, lalu membayar lagi karena memarkirnya. Orang bisa bertanya, bukankah ruang publik sudah kita bayar? Rupanya tidak. Negara membedakan antara memiliki dan memakai, seperti pemilik kedai membedakan antara orang yang lewat dan orang yang makan. Dari yang kedua itulah miliaran rupiah pendapatan daerah datang. Yang resmi saja sebesar itu, apalagi yang tidak.

Sebab selalu ada yang tidak resmi. Di mana ada keramaian kecil, beberapa kedai, sedikit kendaraan, di sana seseorang tiba-tiba berdiri dengan peluit atau hanya dengan isyarat. Kadang ia datang justru ketika kita hendak pergi, tak ikut mengatur, hanya menagih. Di tempat lain ada yang berjibaku di tengah lautan kendaraan, dua atau tiga orang sekaligus, dan kita merasa uang itu pantas.

Kita kesal, dan kita iba. Dua perasaan itu tinggal berdampingan tanpa pernah berdamai.

Sebab kita tahu ini bukan soal parkir. Ini soal sosial yang semestinya dibenahi pemerintah, dan tak pernah benar-benar dibenahi. Mengapa? Entahlah. Mungkin karena yang resmi menghasilkan uang, dan yang liar menghidupi orang, dan negara tak sanggup memilih antara keduanya. Orang yang pernah bepergian ke luar negeri membawa pulang cerita: di tempat makan, di tempat wisata, di titik-titik strategis, selalu ada mereka. Tak ada komentar dari mulut mereka. Hanya raut wajah itu, yang iba dan aneh sekaligus, seperti wajah orang yang tahu bahwa ia tak dikehendaki tapi dibutuhkan.

Kapan orang tak lagi mau menjadi tukang parkir? Berapa tahun lagi? Tak ada yang bisa menjawab. Berpanas-panas, dipandang rendah, tak seorang pun bercita-cita ke sana. Kita bertanya-tanya apakah di antara mereka ada yang sarjana. Mungkin bos tukang parkir resmi berpendidikan tinggi, tapi tukang parkir liar? Kita ragu. Dan kalau ada, alangkah menariknya, sekaligus alangkah getirnya.

Sebab di situlah pertanyaannya bermuara: siapa yang wajib membuka lapangan kerja? Kita menoleh kembali kepada pemerintah, dan di sana kita menemukan wisuda yang datang silih berganti, toga yang dilempar ke udara, dan lapangan kerja yang tak kunjung tampak.

Lalu datanglah nasihat: jangan jadi pegawai, jadilah pengusaha. Mandiri. Modalnya? Pinjam ke bank. Prosedurnya standar, yang dalam bahasa kita berarti ribet. Dan kalau usaha itu berhasil, bersiaplah, pajak akan datang.

Dan di depan tempat usaha itu, di bawah papan namanya yang baru dicat, seseorang sudah menunggu dengan peluit di mulutnya.

Mungkin itulah nasib setiap yang berhasil di negeri ini: ia akan dijaga, dan ia akan membayar. Ironis! [] ABDULLAH KHUSAIRI