Hukum Pusat-Daerah Tak Sinkron
Hukum kabur di era otonomi daerah. Pelaksanaan pembangunan daerah diawasi ketat oleh penegak hukum. Ketakutan kepala daerah muncul lebih disebabkan karena tumpang tindih aturan yang ada. Hal ini diungkapkan oleh DR Saldi Isra SH MPA ketika tampil bersama Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah dan Walikota Yogyakarta, Herry Zudianto dalam Seminar Nasional Kreatif, dan Mandiri Tanpa Korupsi Dalam Ranka HUT ke-10 Padang Ekspres Selasa (17/02) di Pangeran Beach Hotel Padang. Saldi mengatakan, persoalan klasik tak sinkronnya aturan tetap bergulir di otonomi daerah penuh.