Hukum Pusat-Daerah Tak Sinkron

Hukum kabur  di era otonomi daerah. Pelaksanaan pembangunan daerah diawasi ketat oleh penegak hukum. Ketakutan kepala daerah muncul lebih disebabkan karena tumpang tindih aturan yang ada.

Hal ini diungkapkan oleh DR Saldi Isra SH MPA ketika tampil bersama Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah dan Walikota Yogyakarta, Herry Zudianto dalam Seminar Nasional Kreatif, dan Mandiri Tanpa Korupsi Dalam Ranka HUT ke-10 Padang Ekspres Selasa (17/02) di Pangeran Beach Hotel Padang.

Saldi mengatakan, persoalan klasik tak sinkronnya aturan tetap bergulir di otonomi daerah penuh. "Depdagri harusnya menyelesaikan persoalan ini. Tapi sampai sekarang tetap tak terjadi, akibatnya ada delegasi tidak jelas antara pemerintah pusat dan daerah," ungkap Doktor Hukum Tata Negara ini.

Pemekaran menjadi sorotan dalam otonomi daerah yang telah berjalan selama sepuluh tahun. Pemekaran daerah lebih dilakukan untuk mengakomodir kepentingan elit politik.

"Harusnya adalah evaluasi yang jelas terhadap daerah pemekaran, kalau tiga tahun tidak ada perkembangan daerah pemekaran harus dikembalikan lagi pada daerah induk," ungkap Saldi.

Sementara itu, Chandra menambahkan, kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah dalam rangka mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah.

"Termasuk penjagaan terhadap berjalannya good governance di era otonomi daerah, "ungkap Chandra putera Payakumbuh ini.

Chandra menyebutkan, korupsi mengakibatkan dampak besar terhadap pelaksanaan otonomi dan pembanguna.

Pada sisi lain, Herry Zudianto memaparkan sebagai kota dengan tingkat korupsi terendah menurut Transparancy International Indonesia (TII) tahun 2008, Yogyakarta telah menerapkan tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel.

"Pemerintah yang bersih harus diawali dari political good will dengan menekankan pada prinsip transparansi dan akuntabel, ungkap Herry.

Seminar yang sempat molor ini, dihadiri 200-an peserta dari berbagai kalangan yang tak mau beranjak mendengar paparan tiga pembicara. Sesi tanya jawab yang dipandu oleh Edi Endrizal sebagai moderator, berjalan hangat. Wali Kota Padang, yang besok direncanakan dilantik, ikut bertanya bersama peserta yang lain. [Musfi & Abdullah Khusairi - Padang Today]