Parpol Harus Pulihkan Kepercayaan Publik

Beri Pendidikan Politik,
Dongkrak Partisipasi ke TPS

Padang Ekspres • Senin, 03/03/2014 12:16 WIB

Solok, Padek—Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap calon anggota legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), DPRD Sumbar, DPR RI, atau DPD RI, bersumber dari sikap dan perbuatan para anggota dewan yang sudah terpilih itu sendiri. Ketika telah menjadi anggota dewan, banyak yang tidak ber­buat untuk masyarakat, tapi lebih mendahulukan kepenti­ngan pribadi dan partai.

Hal itu disampaikan Penga­mat Politik dari Unand Rozi Dateno Putri Hanida, saat men­ja­di pembicara saat Bimbingan Teknis (Bimtek) Relawan Demokrasi KPU Ka­bu­paten Solok di Aula Royal Denai Hotel Bukittinggi, Jumat (28/2) lalu.

“Ini salah satu faktor pemicu mun­culnya sikap apatis masyarakat tidak mau datang ke TPS untuk memilih. Makanya, angka par­tisipasi pemilih semakin lama, semakin berkurang,” ujar Rozi.

Selain Rozi Dateno Putri Hanida, juga hadir sebagai na­ra­sumber Dosen Komunikasi IAIN Imam Bonjol Padang Abdullah Khusairi dan Divisi Sosialisasi KPU Sumbar, Nova Indra.

Lebih lanjut Rozi menjelaskan, menjadi tanggung jawab parpol untuk meningkatkan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat yang sudah banyak apatis untuk memilih. “Namun, parpol maupun para caleg seakan tidak peduli. Padahal, mereka yang butuh suara,” jelas dosen Fisip Unand itu.

Kendati demikian, KPU per­lu diapresiasi. Meski sebagai pe­nyelenggara pemilihan, KPU beri­nisiatif membentuk relawan de­­mokrasi untuk mengimbau ma­­­syarakat menggunakan hak pi­lih mereka dengan sebaik-baiknya.

“Seharusn­ya parpol yang giat memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Tapi, kenyataannya tidak. Makanya, sebagai anak bangsa yang dipi­lih sebagai relawan demokrasi, kita harus berbesar hati menja­lankan amanah, agar demokrasi di negeri ini semakin membaik,” tegas Rozi.

Dosen Komunikasi IAIN Imam Bonjol Padang Abdullah Khusairi mengatakan, anggota relawan demokrasi mesti cakap berkomunikasi dengan ma­sya­rakat. Mereka mengajak dan membawa masyarakat untuk memilih harus dengan mem­berikan pemahaman yang bisa diterima akal dan daya tangkap pemilih. “

Wajar saja jika mereka tak mau memilih karena kecewa pada caleg. Tapi, dengan keca­ka­pan relawan demokrasi mem­be­rikan alasan-alasan yang mu­dah dicerna masyarakat, saya yakin pe­milih akan mau ke TPS,” ujarnya.

Di sela-sela diskusi tersebut, salah seorang peserta Bimtek mengatakan, mubazir saja rela­wan menyosialisasikan dan me­­ng­ajak masyarakat untuk memilih, sementara tayangan di televisi selalu menghujat dan menyajikan keburukan anggota dewan maupun caleg dan parpol.

Menjawab itu, Abdullah Khu­­sairi menerangkan, sebagai salah satu dari empat pilar de­mok­rasi, media massa baik ce­tak, elektronik, wajar mem­beri­kan pendidikan politik pada masyarakat. Dengan kata lain, tayangan-tayangan mesti mam­pu mengubah pola pikir masya­rakat terhadap anggota dewan.

Di sisi lain, Divisi Sosialisasi KPU Sumbar, Nova Indra me­ngatakan, rendahnya angka par­tisipasi pemilih dipicu sikap pemilih yang cenderung prag­matis. Dengan kata lain, pemilih mau datang ke TPS, jika diberi iming-iming imbalan dari caleg. “Ini pendidikan politik yang tidak baik. Makanya, sebagai relawan demokrasi, kita harus meniadakan terjadi sikap prag­matisme ini di tengah-tengah masyarakat,” kata Nova Indra.

Selain itu, Nova Indra ber­harap, sebagai relasi KPU, rela­wan demokrasi betul-betul ber­sikap independen. Dengan kata lain, jangan sampai relawan yang mengampanyekan caleg di tengah-tengah masyarakat.

Relawan berfungsi untuk menyadarkan masyarakat agar mau datang ke TPS untuk me­milih. Jangan sampai hal ini di­manfaatkan caleg,” papar Nova Indra.

Ketua KPU Kabupaten So­lok, Elwiza mengatakan hingga saat ini, angka partisipasi pemi­lih di Kabupaten Solok belum mencapai 75 persen. Dia ber­harap, dengan kesungguhan kerja para relawan demokrasi ini dapat menggenjot angka parti­sipasi pemilih. Dimana, pada Pemilu tahun 2009 lalu, angka partisipasi pemilih di Kabu­paten Solok hanya 68,4 persen.

“Setidaknya, angka par­tisi­pasi pemilih di Kabupaten Solok mencapai 75 persen. Kita sangat berharap pada para relawan demokrasi,” kata Elwiza.

Senada dengan itu, Divisi Sosialisasi KPU Kabupaten So­lok, Jons Manedi mengatakan, hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI), angka partisipasi pemilih di Kabupaten Solok terhitung 31 Desember 2013 lalu hanya mencapai 61 persen, dari 263.208 jiwa Daftar Pemilih Te­tap (DPT) terhitung 17 Januari 2014, yang tersebar pada 964 Tempat Pemungutan Suara (TPS). “Makanya pihak kita giat melakukan partisipasi,” beber Jons.  ( ricky selayo )