Soft Lounching President Institute Sumbar
President Institute Sebagai Kendaraan Perubahan di Sumatera Barat
Padang—Beragam isu sentral muncul di Sumbar, dan hal tersebut mesti disikapi. Salah satunya, persoalan murahnya harga hasil perkebunan masyarakat Sumbar dibandingkan dengan Provinsi Riau.
Persoalan tersebut dinilai sebagai dampak tidak adanya industri pengolahan di Sumbar. Belum lagi disebabkan tidak masuknya Sumbar dalam blueprint perekonomian Indonesia. Dampaknya akan terlihat pada pembangunan perkonomian Sumbar beberapa tahun berikutnya.
Hal ini dipaparkan Direktur Eksekutif President Institute Pusat Muhammad Rahmad, saat diskusi bersama tokoh masyarakat dan wartawan usai berbuka bersama, dalam acara soft lounching President Institute Sumbar, di Jln. Abdul Muis, Jati, Padang, Kamis (1/8) malam.
“Seperti halnya pendirian President Institute Pusat yang didasarkan keprihatinan melihat Indonesia dibandingkan negara tetangga, begitu pula hal yang mendasari pendirian President Institute cabang Sumbar ini, yakni disebabkan keprihatinan melihat kondisi Provinsi Sumbar saat ini,” ujar M Rahmad.
M Rahmad mengatakan, kedepan lembaga yang didirikan 28 Oktober 2012 itu, tidak hanya memberi kontribusi pada pusat, tetapi juga untuk daerah. Menjadi partner dan rekan kerja yang akan memantau kerja pemerintahan daerah dan partai politik.
“Karena itu, dibangunlah cabang di 34 provinsi di Indonesia, dan Sumbar merupakan provinsi pertama berdirinya cabang President Institute ini,” ujar Putra asli Sumbar itu.
Ia menjelaskan, President Institute Sumbar akan mengawal dan memberi masukan pada semua bidang, baik pemerintahan, pendidikan kebudayaan, usaha, perekonomian dan hukum, termasuk partai politik.
“Kita melihat, tatanan demokrasi hari ini ditentukan oleh partai politik (Parpol). Jika bingkainya tidak sesuai, maka akan terbentuk negara baru,” jelas Rahmad yang juga maju sebagai calon DPD RI pada Pileg tahun ini.
Ia menambahkan, alasan itu pula yang menuntutnya untuk mendirikan President Institute Sumbar sesegera mungkin. Ia menekankan, pendirian tersebut terlepas dari isu politik dan terlepas dari partai apapun. Meski berdirinya President Institute Sumbar bertepatan dengan tahun politik.
“Musim politik muncul pada April 2013, sementara President Institute lahir 28 Oktober 2012. Sementara untuk kepengurusan di Sumbar, kita telah tuntaskan dan segera dikirim ke Jakarta beberapa hari kedepan untuk disahkan,” paparnya.
Saat ditanya konsistensi tercapainya tujuan lembaga itu di Sumbar, M Rahmat mengaku optimis. Beranjak dari latar belakang tokoh pendirinya di tingkat pusat, mereka lahir dari jebolan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).
“Sudah melewati kursus tertinggi, seleksi tujuh lapis dan digembleng selama 9 bulan. Dan tidak ada pendidikan tertinggi di Indonesia selain itu. Saya yakin berumur panjang,” tegasnya.
Disebutkan, yang menjabat di President Institute Pusat hari ini ialah tokoh nasional seperti mantan Menteri AS Hikam selaku pembina President Institute pusat, Ketua komisi III DPR RI sebagai Direkturkajian strategis, Direktur pasca sarjana Universitas Sahid Jakarta, Prof. Dr. Gayatri dan sederet nama tokoh nasional lain yang juga dari kalangan media dan hukum.
Menurutnya, media merupakan kekuatan President Institute selain kekuatan pengurus, baik ditingkat pusat, maupun daerah, seperti Sumbar. Dikatakan, pemikiran President Institute akan diwartakan dan menjadi tekanan (pressure) bagi lembaga yang dikawal dan diberi masukan.
“Kekuatan jaringan sama dengan nol kalau tidak diberitakan,” ujarnya.
Di sisi lain, Sekretaris President Institute Sumbar Abdullah Khusairi menekankan, Sumbar butuh perubahan. Untuk sebuah perubahan, dibutuhkan kendaraan. Dan President Institute Sumbar akan menjadi kendaraan itu, terlepas dari pencalonan M Rahmad sebagai anggota DPD RI. Di sisi lain, semua elemen tergabung dalam President Institute, seperti pengacara, akademisi, termasuk juga wartawan sebagai partner.
“Ada atau tidaknya pencalonan seorang M Rahmad, beliau sudah seharusnya punya lembaga resmi. Untuk menginfakkan pemikiran demi pembangunan Sumbar,” pungkas Abdullah Khusairi, sekaligus pemimpin soft lounching yang digelar usai berbuka puasa itu. (Yeni) padangmedia.com
President Institute Sebagai Kendaraan Perubahan di Sumatera Barat
Padang—Beragam isu sentral muncul di Sumbar, dan hal tersebut mesti disikapi. Salah satunya, persoalan murahnya harga hasil perkebunan masyarakat Sumbar dibandingkan dengan Provinsi Riau.Persoalan tersebut dinilai sebagai dampak tidak adanya industri pengolahan di Sumbar. Belum lagi disebabkan tidak masuknya Sumbar dalam blueprint perekonomian Indonesia. Dampaknya akan terlihat pada pembangunan perkonomian Sumbar beberapa tahun berikutnya.
Hal ini dipaparkan Direktur Eksekutif President Institute Pusat Muhammad Rahmad, saat diskusi bersama tokoh masyarakat dan wartawan usai berbuka bersama, dalam acara soft lounching President Institute Sumbar, di Jln. Abdul Muis, Jati, Padang, Kamis (1/8) malam.
“Seperti halnya pendirian President Institute Pusat yang didasarkan keprihatinan melihat Indonesia dibandingkan negara tetangga, begitu pula hal yang mendasari pendirian President Institute cabang Sumbar ini, yakni disebabkan keprihatinan melihat kondisi Provinsi Sumbar saat ini,” ujar M Rahmad.
M Rahmad mengatakan, kedepan lembaga yang didirikan 28 Oktober 2012 itu, tidak hanya memberi kontribusi pada pusat, tetapi juga untuk daerah. Menjadi partner dan rekan kerja yang akan memantau kerja pemerintahan daerah dan partai politik.
“Karena itu, dibangunlah cabang di 34 provinsi di Indonesia, dan Sumbar merupakan provinsi pertama berdirinya cabang President Institute ini,” ujar Putra asli Sumbar itu.
Ia menjelaskan, President Institute Sumbar akan mengawal dan memberi masukan pada semua bidang, baik pemerintahan, pendidikan kebudayaan, usaha, perekonomian dan hukum, termasuk partai politik.
“Kita melihat, tatanan demokrasi hari ini ditentukan oleh partai politik (Parpol). Jika bingkainya tidak sesuai, maka akan terbentuk negara baru,” jelas Rahmad yang juga maju sebagai calon DPD RI pada Pileg tahun ini.
Ia menambahkan, alasan itu pula yang menuntutnya untuk mendirikan President Institute Sumbar sesegera mungkin. Ia menekankan, pendirian tersebut terlepas dari isu politik dan terlepas dari partai apapun. Meski berdirinya President Institute Sumbar bertepatan dengan tahun politik.
“Musim politik muncul pada April 2013, sementara President Institute lahir 28 Oktober 2012. Sementara untuk kepengurusan di Sumbar, kita telah tuntaskan dan segera dikirim ke Jakarta beberapa hari kedepan untuk disahkan,” paparnya.
Saat ditanya konsistensi tercapainya tujuan lembaga itu di Sumbar, M Rahmat mengaku optimis. Beranjak dari latar belakang tokoh pendirinya di tingkat pusat, mereka lahir dari jebolan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas).
“Sudah melewati kursus tertinggi, seleksi tujuh lapis dan digembleng selama 9 bulan. Dan tidak ada pendidikan tertinggi di Indonesia selain itu. Saya yakin berumur panjang,” tegasnya.
Disebutkan, yang menjabat di President Institute Pusat hari ini ialah tokoh nasional seperti mantan Menteri AS Hikam selaku pembina President Institute pusat, Ketua komisi III DPR RI sebagai Direkturkajian strategis, Direktur pasca sarjana Universitas Sahid Jakarta, Prof. Dr. Gayatri dan sederet nama tokoh nasional lain yang juga dari kalangan media dan hukum.
Menurutnya, media merupakan kekuatan President Institute selain kekuatan pengurus, baik ditingkat pusat, maupun daerah, seperti Sumbar. Dikatakan, pemikiran President Institute akan diwartakan dan menjadi tekanan (pressure) bagi lembaga yang dikawal dan diberi masukan.
“Kekuatan jaringan sama dengan nol kalau tidak diberitakan,” ujarnya.
Di sisi lain, Sekretaris President Institute Sumbar Abdullah Khusairi menekankan, Sumbar butuh perubahan. Untuk sebuah perubahan, dibutuhkan kendaraan. Dan President Institute Sumbar akan menjadi kendaraan itu, terlepas dari pencalonan M Rahmad sebagai anggota DPD RI. Di sisi lain, semua elemen tergabung dalam President Institute, seperti pengacara, akademisi, termasuk juga wartawan sebagai partner.
“Ada atau tidaknya pencalonan seorang M Rahmad, beliau sudah seharusnya punya lembaga resmi. Untuk menginfakkan pemikiran demi pembangunan Sumbar,” pungkas Abdullah Khusairi, sekaligus pemimpin soft lounching yang digelar usai berbuka puasa itu. (Yeni) padangmedia.com
Comments
Post a Comment