Dewan Asal Sumbar Beri Rekomendasi

Padang---Keterlambatan penyaluran bantuan untuk korban gempa, bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI asal pemilihan Sumbar menjadi catatan untuk Pemprov. Tampaknya, manajemen penanggulangan bencana menjadi sangat penting dan prioritas dikuasai.
"Sangat lambat, sudah enam bulan lebih. Ini menunjukkan ketidakmampuan menyerap dana bantuan. Sementara, ketika kami ke lapangan, ke daerah pemilihan kami, rakyat menagih. Padahal, kita berjuang untuk mendapatkan dana bantuan di tingkat nasional," ungkap Anggota DPR RI, Fraksi Golkar, Nudirman Munir SH MH, dalam pertemuan evaluasi bantuan kebencanaan di Gubernuran, pertengahan bulan lalu.
Hal senada diungkapkan Michel El Qudsi dari fraksi PAN. Tokoh muda asal Sumbar ini menyatakan, Pemprov Sumbar harus menghargai perjuangan yang telah dilakukan dengan cara menyerap dana secara cepat. "Kita sungguh kecewa," ujar Michel.
Koordinator Tim Pendukung Teknis (TPT) BNBP Rehab Rekon Sumbar, Dr. Sugimin Pranoto, M.Eng, dalam presentasi bulanannya menyatakan, aturan keuangan daerah melalui Peraturan Gubernur (Pergub) salah satu menjadi kendala di samping kesiapan masyarakat.
"Kita telah berusaha maksimal agar penyerapan baik di sektor ekonomi produktif, sektor perumahan, sektor kesehatan, agar semuanya sejalan," ujar Sugimin di hadapan Anggota DPR-RI dan unsur dari Pemprov Sumbar.
Dalam dua kali pertemuan tersebut, catatan tentang mekanisme baru untuk penyerapan dana yang lebih cepat digagas dan direkomendasikan.
Sementara itu, penjelasan dari Ketua Tim Pelaksana Teknis Rehab Rekon Pemprov Sumbar, yang juga Kepala Dinas Pra Sarana Jalan dan Tata Ruang Permukiman (Prasjal Tarkim) Dodi Ruswandy, menyadari dan memaklumi seluruh proses yang lambat. Namun kehati-hatian yang membuat semua ini harus sesuai aturan.
Dodi juga menjelaskan program lanjutan beberapa sarana transportasi yang sering terkena dampak bencana. Salah satunya adalah jalur Lembah Anai.
"Membutuhkan dana yang besar agar jalur ini aman untuk dilewati," jelas Dodi.
Pemerintah berencana akan memasang jaring pengaman di dua titik perbukitan rawan longsor di daerah Lembah Anai. Pemasangan jaring untuk mengantisipasi jatuhnya batuan dan material lain dari tebing yang retak akibat gempa 30 September 2009 lalu. Pengaman berupa jaring mampu menahan bebatuan yang beratnya mencapai 30 sampai 50 ton. Jaring ini juga akan disanggah dengan pondasi kuat dari tembok. Sehingga bebatuan yang jatuh dari tebing bisa tersangkut di jaring dan tidak jatuh ke badan jalan.
Dua titik yang akan diberi jaring dengan panjang 80 meter dan 20 meter dan ketinggian mencapai 70 meter membutuhkan biaya Rp 20 miliar. “Untuk itu kita sudah ajukan anggaran ke pemerintah pusat,” kata Dodi.
Selain jalan negara di Lembah Anai yang kini rusak akibat dihantam banjir dan longsor, pemerintah juga memprioritaskan perbaikan jalan di kawasan Sitinjau Laut, Lubuk Silasih yang terban.
Dua daerah tersebut merupakan jalan vital yang menghubungkan sejumlah kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Jalan Lembah Anai merupakan jalur yang menghubungkan Padang dengan Bukittinggi, sedang Lubuk Silasih adalah jalan penghubung Padang dengan Solok. Keduanya juga termasuk jalan negara yang merupakan jalur Padang menuju Pekanbaru dan Jambi.Pascagempa, perbukitan di dua kawasan tersebut, khususnya Lembah Anai mengalami keretakan yang sangat serius. Bahkan akhir-akhir ini sering terjadi longsor di Lembah Anai.
Saat ini, perbaikan jalan di Lembah Anai telah rampung sekitar 80 persen sedangkan untuk kawasan Sitinjau Laut, kata Dodi, saat ini masih ada kekurangan dana sebesar Rp 30 miliar lagi.
Kekurangan dana tersebut juga berimbas kepada proyek perbaikan infrastruktur di kawasan tersebut sehingga saat ini masih terbengkalai. [] Abdullah Khusairi