Sumbar Supermarket Bencana

Oleh:
Medi Herlianto
Kasubdit Inventarisasi
BNPB

Bencana tiada berhenti hampir setiap hari terjadi di bumi Indonesia ini karena negeri ini terletak diarea “supermarket bencana” yang rawan dan dapat menimbulkan risiko tinggi akibat bencana karena kerentanannya (vulnerability) dan keterbatasan kemampuan (capacity) .

Dampak risiko bencana, sudah terbukti gempa bumi Sumatera Barat 30 September tahun lalu adalah bencana besar ketiga dilihat dari total kerusakan dan kerugian yang ditimbulkannya mencapai Rp.21,5 T dan kerusakan terbesar adalah sektor Perumahan (82 Persen)dan jumlah korban 1.117 jiwa setelah bencana gempa dan tsunami di Aceh tahun 2004 dan di Jogjakarta tahun 2006.

Pada saat ini Sumatera Barat dalam phase pemulihan dimulai sejak Nopember 2009 dan aktivitasnya yang masih lamban,tersendat,hampir semua sektor yang terkena dampak belum bangkit dan untuk mencapai pada tatanan sebagaimana kondisi sebelum bencana. Aktivitas yang mulai membaik masih hanyalah terbatas pada pengembalian kondisi kehidupan yang masih sementara, baik itu dilakukan pemerintah ,swasta dan masyarakat Pemulihan awal masih aktivitas sementara,seperti perumahan ataupun sektor infrastruktur, sosial ekonomi, semuanya masih temporari seperti shelter dan darurat dan masih banyak ang belum bisa beraktivitas seperti semula.

Membangun Kembali Lebih Baik
Banyak hikmah yang bisa kita ambil dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi 30 September 2009 yang lalu, dimana proses pemulihannya paling kompleks karena berbagai terjadi hambatan, seperti rehab rekon perumahan dengan konsep pemberdayaan,masih banyak permasalahan; akurasi data dsb.

Walaupun dalam realitas penanggulangan bencana pada phase rehab rekon ini masih terhambat berbagi hal mendasar dalam penyelenggarannya, pada tataran level pemerintah pusat, BNPB telah memberikan dengan cukup baik, baik dukungan pendanaan dan kelembagaan seperti dalam Pemulihan Dini (Early Recovery) maupun dukungan organisasi/kelembagaan TPT (Tim Pendukung Teknis) perlu kiranya pemerintah dan masyarakat intervensi dimasa rehabilitasi dan rekonstruksi ini memikirkan ketahanan terhadap bencana masa datang dengan pemulihan berbasiskan pengurangan resiko bencana .

Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebenarnya tidak hanya untuk mengembalikan kondisi daerah wilayah terkena bencana kembali kepada tatanan/tempat semula tetapi menjadi lebih baik dan berketahanan untuk masa depan Sumatera Barat sebagai daerah risiko bencan tinggi ,pada pasca bencana ini harus dibangun kembali dengan lebih baik (Build West Sumatera Back Better).

Membangun kembali lebih baik tidak hanya terfokus atau ditafsirkan kepada kontek fisik saja seperti perumahan dan prasarana dan sarana saja misalnya dengan struktur aman gempa dan sejenisnya tetapi lebih luas kepada seluruh sektor termasuk tatanan sosial- ekonomi dibangun dengan lebih kuat dan lebih baik berikut para pelakunya dan prosesnya harus disiapkan dengan baik.Semua program dalam kerangka pemulihan awal dirancang untuk bisa tahan/aman bencana ,misalnya terhadap kemungkinan adanya bencana gempa dan krisis baru dimasa depan

Sedikit kita perlu mengingatkan bahwa kegiatan pemulihan akibat gempa seperti perbaikan atau rekonstruksi bangunan perumahan mencapai 114 000 unit tersebar di 12 kabupaten/kota, diperkirakan 10 persen sudah dibangun kembali dan bangunan milik swasta yang telah dilakukan perbaikan oleh individu, apakah sudah melaksanakan prinsip membangun kembali lebih baik? apakah rumah yang diperbaiki tersebut sudah aman gempa dan sangat penting perhatian khususnya terhadap fasilitas publik seperti jalan/jembatan pasar/mall dan rumah sakit karena ,apakah pemulihan sudah memenuhi persyaratan aman gempa?

Pemikiran ini untuk mengingatkan,para pihak terkait dalam bidang penanggulangan bencana, bukan saja pemerintahan daerah; Satkorlak/Satlak/BPBD atau SKPD tertentu saja, tetapi juga semua elemen dalam masyarakat semestinya diberikan pencerahan ketahana masa depan ataupun apa namanya yang penting pelaku rehabilitasi dan rekonstruksi punya kesadaran ini.

Ketahanan masa depan antara lain dilakukan dengan Kebutuhan risiko bencana menjadi bagian perencanaan pembangunan, Pengembangan Institusi Kelembagaan Penanggulangan Bencana sebagai fungsi koordinasi, finansial dan tanggap teknologi rancang bangun dan pendekatan partisipasi kemasyarakatan; modal sosial, dalam proses perencanaan atau nilai tambah eksisting lainya.

Pertanyaan yang masih mengganjal di tengah hiruk pikuk Pemilihan Kepala Daerah, sudahkah ada pemimpin yang patut dipilih dengan konsep dan paham atas masalah daerah seputar kebencanaan? Sebab, percuma bicara ekonomi, pembangunan paling mutakhir sekalipun, jika hal dasar seputar kebencanaan tidak dimiliki. [] Jakarta-Swiss, 8 April 2010-Terbit di Posmetro Padang, 26 April 2010