Mereka Mengadu Karena Tak Dibantu

Padang---Ratusan pengaduan seputar kejanggalan proses bantuan gempa masuk ke Posko Masyarakat Sipil untuk Mengadvokasi Permasalah dalam Penanganan Bencana di Sumbar, sepanjang enam bulan sejak terjadi Rabu kelabu, 30 September 2009 lalu. Laporan tersebut umumnya ketimpangan pembagian bantuan kepada korban. Ini potret dari gagapnya penanganan kebencanaan di negeri ini.

Pemerintahnya tidak siap, masyarakatnya sangat kalut ketika bencana terjadi. Soal pemerataan pembagian uang lauk pauk antara satu nagari dengan nagari yang lain adalah realitas paling naif di suasana duka mendalam di tengah masyarakat korban gempa.

Hal di atas terungkap dalam Semiloka yang ditaja Lembaga Bantuan Hukum (LBH)Padang-PBHI yang bekerja sama dengan Oxfam, di Asrama Haji Tabing Padang, Rabu (31/3).

"Malahan ada yang korup. Sekarang sudah masuk proses hukum. Itu terjadi di sebuah nagari di Kabupaten Padang Pariaman," ungkap Aktivis LBH, Adrisal SH, di hadapan peserta Semiloka.

Pengaduan tersebut tidak hanya untuk bencana gempa 2009, data yang terhimpun, pengaduan terjadi di Kota Padang 88 KK, Pasaman Barat 27 KK, Padang Pariaman 274 KK dan Agam 36 KK. Sementara untuk bantuan bencana gempa 2007, juga masih ada pengaduan 12 KK di Kota Padang, Padang Pariaman 1.067 KK.

Seminar dan Loka Karya ini mengambil tema Refleksi dan Evaluasi Masa Tanggap Darurat Penanganan Gempa 30 September 2009.

"Dari jumlah pengaduan yang masuk, rekapitulasi potensi dana yang diselewengkan daan kerugian yang ditimbulkan masing-masing untuk gempa 2007, Rp8,499 miliar. Sedangkan gempa 2009 mencapai Rp401,4 juta," kata Ardisal.

Bentuk penyelewengan tersebut adalah mark up, mark down dan data fiktif. Rekomendasi dari posko pengaduan ini kepada pemerintah, ke depan sosialisasi hak-hak korban dan mekanisme penyaluran bantuan haruslah dilakukan.

"Hak akses informasi publik untuk bantuan bencana haruslah terbuka. Tidak ditutupi," jelas Ardisal.

Sementara itu Anggota TPT BNPB Rehab Rekon Sumbar, Ir. Sugeng Sentosa M,Eng menyatakan prosedural penanganan gempa 2009. "Dalam bentuk petunjuk teknis yang kita garap sejak Januari. Bisa dipakai dan dibacakan," jelas Sugeng.

Sugeng juga mengakui kelemahan masa tanggap darurat yang ditangani oleh pemerintah. "Lemahnya koordinasi dan komunikasi. Kita berharap menjadi pelajaran penting bagi pemerintah maupun masyarakat," jelas Sugeng di hadapan para aktivis NGO dan korban bencana yang mengikut seminar ini. [] abdullah khusairi