Bencana Berlanjut, Penanggulangan Terus

PADANG --- Penanggulangan bencana akan tetap menjadi program berkelanjutan. Walaupun bencana tak ada, penanggulangan bencana akan bertugas untuk mengkampanyekan kehidupan yang selalu waspada dan akrab dengankesiagaan menghadapi bencana sewaktu-waktu tiba.

"Tahap Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Gempa Sumbar, adalah awal yang baik untuk mulai menegaskan, bahwa gempa ada atau tidak adanya, penanggulangan secara dini harus dilakukan oleh pemerintah," ujar Deputi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Ir. Medi Herlianto, CES, MM dalam Rapat Koordinasi dan Sosialisasi dengan Pendamping Masyarakat (TPM) dan Fasilitator Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perumahan Pasca Gempa Bumi Sumbar 30 September 2010, di Hotel Inna Muara Padang, Senin (22/2).

"Pelajaran yang sudah didapatkan negeri ini, mulai dari Aceh, Jogja hingga Sumbar. Belum lagi banjir dan longsor, telah membuka mata kita, bahwa penanggulangan bencana memang butuh penanganan khusus," ujar Medi.

Masyarakat tidak bisa berharap banyak dengan aparatur yang sudah memiliki tugas rutin yang banyak. Inilah alasan yang melahirkan UU 24 Tahun 2007 Tentang Bencana dan PP 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Dipaparkan Medi, tahap-tahap kerja bencana sejak terjadi, telah ada aturannya. Termasuk rehab rekon yang sedang berjalan di Sumbar.

"Mekanisme dibutuhkan kecepatan dari aparatur dari bawah. Tahap rehab rekon juga membutuhkan data valid. Apalagi untuk sektor perumahan," tegas Sekretari Tim Pendukung Teknis Rehab Rekon Sumbar ini.

Bantuan yang disiapkan pemerintah, bagi Medi tidak akan cukup untuk korban. "Karenanya, pola hibah dan swadaya, pemerintah memberikan subsidi. Khususnya rehab rekon Sumbar pasca gempa, dana perdana segera dieksekusi dan telah akan turun dana tahap kedua. Namun demikian, bukan berarti bisa memenuhi kebutuhan dari kerusakan yang telah menelan Rp 21.567 Triliun itu," ujar Medi.

Rapat Koordinasi dan Sosialisasi ini dibuka oleh Asisten I Setdaprov Ir. Sinang Subekti. Mewakili Gubernur Sumbar, Sinang menyayangkan, lambannya aparatur di bawah untuk merespon kegiatan rehab rekon ini. Pertemuan ini menghadirkan TPM, Lurah, Camat se Kota Padang. Padang mendapat pilot project sebanyak 2.322 unit rumah.

"Ini tidak bisa main-main. Mereka yang ditunjuk akan diminta pertanggungjawabannya. Ini pekerjaan yang menentukan untuk dana yang akan turun pada tahap dua nanti," Sinang mengingatkan.

Sinang juga menceritakan pengalaman bagaimana menghadapi masyarakat. Lebih-lebih kondisi yang masih labil saat ini. "Untuk itu, perangkat yang bekerja langsung dengan kelompok masyarakat nanti benar-benar mengedepankan musyawarah," pinta Sinang.

Rapat Koordinasi dan Sosialisasi ini juga memastikan data daerah yang mendapat pilot project. Sebelas kecamatan yang ada di Kota Padang dan kelurahan yang telah ditentukan. Kelurahan tersebut adalah, Parak Laweh Pulau Air Lubuk Begalung, Mata Air Padang Selatan, Jati Padang Timur, Ujung Gurun Padang Barat, Korong Gadang Kuranji, Piai Tangah Pauh, Bungus Timur Bungusteluk Kabung, Tarantang Lubuk Kilangan, Alai Parak Kopi, Padang Utara, Kurao Pagang Nanggalo, Dadok Tunggul Hitam Koto Tangah.

Tampil menyampaikan secara teknis tugas fasilitator untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Rehab Rekon/Kabid Perumahan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman (Prasjal Tarkim), Ir. Fachruddin MSi. Juga untuk rumah ramah gempa, Akademisi Teknik Sipil Ir. Febrin A Ismail, yang juga anggota Tim Pendukung Teknis (TPT) Rehab Rekon Sumbar. Didukung juga oleh Anggota TPT Rehab Rekon, Ir. Sugeng Sentosa, MM, Local Engineer for Government Advisor Japan International Cooperation Agency (JICA), Purnomo Dwi Ariyanto dan Hurikawa Hiroshi. [] Posmetro Padang