Mengatur Infrastruktur yang Hancur

PADANG---Pengerjaan proyek infrastruktur yang rusak akibat gempa sudah memasuki masa pengerjaan oleh kontraktor. Progres menunjuk pada angka 58 persen.
Laporan terakhir, 20 April 2010, Kabid Infrastruktur Dinas Prasarana Jalan dan Tata Ruang Permukiman (Dinas Prasjal Tarkim) Sumbar sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), realisasi fisik di lima wilayah lebih maju dari sektor lain.
Rinciannya adalah, Wilayah I, Pasaman-Agam, 75, 23 persen, Wilayah II, Pariaman-Pessel 64,17 persen, Wilayah III, Tanahdatar-50 Kota 84,30 persen, Wilayah IV Solok-Sijunjung 55,98 persen.
Infrastruktur Jembatan dan Jalan disiapkan Rp48.384 Miliar. Realisasi keuangan terakhir, Rp15 Miliar.
Badan jalan yang diperbaiki akibat bencana gempa, di antaranya adalah Ruas Jalan Lubuk Basung-Sungai Limau, Ruas Jalan Ketaping-Pariaman, Ruas Jalan Pariaman-Manggopoh.
Selain itu, Ruas Jalan Manggopoh-Padang Luar, Ruas Jalan Padang Sawah-Kumpulan.
Di Kabupaten 50 Kota, ruas jalan Suliki-Koto Tinggi, Ruas Jalan Payakumbuh-Sitangkai. Di Tanahdatar Jalam Kubu Kerambil-Batusangkar, Jalan Baso-Batusangkar, Batas Kota-Guguk Cino, Guguk Cino Sawahlunto. Jalan Sitangkai-Batas Payakumbuh, Sitangkai-Batas Tanjung Ampalu.
Wilayah IV, Ruas jalan Lubuk Selasih-Surian, Solok-Alahan Panjang. Simancung-Tanjung Ampalu, Tanjung Ampalu-Sijunjung, Sijunjung-Tanahbadantung.
"Juga di wilayah-wilayah ini, jembatan sekaligus direhab dan rekon. Selain jalan, rangka jabatan telah juga ditenderkan," jelas Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) Syahrial, S.ST.
Rapat Koordinasi
Rapat koordinasi SKPD, Kamis (29/4), Koordinator TPT BNPB Sumbar, yang dihadiri seluruh instansi terkait, laporan TPT menghimpun progres dari dana rehab rekon Rp313 Miliar, telah terealisasi Rp37 Miliar, alias 11,9 persen.
Realisasi anggaran ini lebih banyak uang muka kontraktual. Namun demikian, dijelaskan KPA Perumahan, luncuran bantuan kepada korban gempa sedang dilaksanakan. Pokmas yang persyaratan sudah selesai segera ditransfer. "Kendala kita di SK Pokmas dari wali kota dan bupati yang mendapatkan bantuan ini," ujar Fachruddin.
KPA Perumahan baru merealisasi keuangan sebenar Rp9,13 persen dari Rp114,540 miliar yang harus dituntaskan untuk masyarakat korban gempa.
Refdiamon dari Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Sumbar, wanti-wanti agar percepatan realisasi keuangan sangat menentukan kesuksesan. Dan ini menjadi nilai kinerja pemerintah juga.
Mengemuka juga masalah penyediaan tanah untuk gudang BNPB di by pass. Namun objek tanah yang disediakan, juga diusulkan oleh dinas kesehatan sumbar. Sementara, BNPB mengingatkan agar Pemprov sumbar segera memberikan, karena pemerintah Australia melalui Duta Besar Australia, telah bersedia memberi bantuan. Jika tak direalisasikan, maka harus direlakan ke daerah lain, karena bantuan ini merupakan bantuan regional.
Koordinator TPT BNPB RR Sumbar, Dr. Sugimin Pranoto mengharapkan agar seluruh masalah yang bisa menghambat segera tuntas sehingga percepatan rehab rekon itu kelihatan.
"Karena dana tahap II suda pula kita proses," tegas Sugimin.
Tak kurang Rp1,28 Triliun akan dikucurkan BNPB ke Sumbar. Namun demikian, mekanisme yang sudah ada harus dievaluasi lebih dahulu. []abdullah khusairi

Masih Ada yang Tidur di Tenda

Ke Mato Aie dan Kurao Pagang
PADANG --- Hampir delapan bulan berlalu, duka lara itu masih terasa di Pagang Dalam Kurao Pagang Kecamatan Nanggalo Padang. Mereka korban gempa masih ada yang tidur di tenda.
"Ada 161 rumah yang hancur di sini. Korban umumnya baru mendapatkan bantuan tanggap darurat. Rehab Rekon masih dalam proses," ungkap Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Zulman, ketika menyambut kedatangan Koordinator Tim Pendukung Teknis (TPT) BNPB Rehab Rekon Sumbar, Dr Sugimin Pranoto, Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan (PPTK) dari Kuasa Penggunaa Anggaran (KPA) Permukiman dan Perumahan Dinas Prasjal Tarkim Sumbar, Ir. Nasral dan rombongan.
Kedatangan rombongan ini melalui jembatan gantung, dan langsung disambut dengan tenda-tenda putih yang telah buram karena hujan dan panas.
Zulman mengajak warga korban gempa untuk bangkit dan optimis. Meyakinkan mereka akan tetap mendapat bantuan, walau memang disadari sudah sangat terlambat.
"Baru menerima dana bantuan gempa 2007," ungkapnya yang diamini oleh salah seorang korban.
Sulit menyatakan korban makin optimis, semuanya makin apatis. "Saba ka saba se, janji ka janji se," ujar seorang ibu di RT 04 RW 01 yang melihat kedatangan rombongan memperlihat tempat mereka di waktu malam; sebuah tenda bertelevisi dan kipas angin.
Seberkas Harapan di Mato Aie
Sebelum ke Pagang Dalam, rombongan ke Kecamatan Padang Selatan. Melihat rumah korban yang sedang dibangun dengan dana bantuan dari pemerintah melalui BNPB 2010.
"Ini rumah Syamsul Akmal, dia juga seorang tukang. Hari ini tak bekerja di sini, di rumah kerabat yang lain," ungkap seorang tukang di lokasi rumah korban, Jl. Koto Kaciak RT 03, Kelurahan Mato Aie.
Menurut Ketua Pokmas setempat, ada 25 rumah yang sudah mendapat dan terpencar di kelurahan ini. Rombongan juga mendapat kesempatan melihat satu rumah yang sudah jadi. Rumah Ahmad Fajri (32) di RT 04, yang telah bisa ditempati beberapa waktu lalu.
"Rumah lama sudah hancur, ini benar-benar dibangun baru. Dana pinjaman, juga bantuan pemerintah ini," ujar Ahmad, yang mengakui baru menerima separuh dari yang telah ditentukan.
Lurah Mato Aie, Yusmiati meminta agar proses dipercepat karena kelurahannya cukup aktif dan sudah lebih dahulu. "Kalau sudah bisa tahap II, kami ingin segera memasukkan bahan korban yang lain. Masih banyak lagi yang membutuhkan. Kita punya data valid warga kita yang terkena," ungkap Yusmiati.
Pengawasan dan Percepatan
Koordinator TPT BNPB Rehab Rekon Sumbar, Dr. Sugimin Pranoto tampak berpeluh di bawah sinar matahari yang menyengat, Rabu siang (27/4). Dari dua lokasi itu, ia berpendapat, pengawasan dan percepatan harus dilakukan.
"Rumah aman gempa belum tersosialisasi dengan baik. Fasilitatornya harus berani menegur tukang," ujar Sugimin, setelah melihat dari dekat hasil pekerjaan tukang di rumah Syamsul Akmal di Mato Aie.
Sementara itu, ketika berada di Pagang Dalam, Sugimin lebih banyak mendengar keluhan dan bertanya, berapa biaya rumah yang sudah dapat membangun kembali. Ia juga punya usul agar daerah yang dilewati jembatan gantung ini, tidak hanya dibantu dalam bentuk rumah aman gempa tetapi juga desain sebuah permukiman.
"Fasum, riol, jalan, harus ditata. Beberapa daerah di Jogja, ini sukses dilaksanakan. Padang juga harus membuat seperti itu, sebagai kesempatan untuk menata kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat," usulnya, yang diamini oleh para konsultan dan PPTK.
PPTK, Ir.Nasral, berkomentar, bahwa proses yang paling mendasar dan menegangkan adalah di tingkat Pokmas. "Tetapi kalau Tim Pendamping Masyarakat (TPM), Fasilitator, bisa bekerja sama, semua akan lancar-lancar saja," tutur Nasral optimis.
Target pencairan yang sedikit diulur, memang membuat masyarakat makin habis kesabaran. Belum lagi lambannya sosialisasi ke tengah mereka. "Tanpa menunggu tahap I rehab rekon ini selesai, tahap II diusahakan akan jalan. Sehingga nanti, pemerataan segera terjadi. Tidak hanya satu kelurahan satu kecamatan, tetapi tahap pilot project ini benar-benar dianalisa, dikaji, dipercepat, tanpa bertele-tele. Semuanya punya kelemahan, termasuk masyarakat korban juga. Saling pengertian, tanpa harus bertegang urat leher, kita semestinya mempercepatkan pekerjaan dari semua sisi," harap Sugimin. []
abdullah khusairi

Orientasi Kepemimpinan

Setiap kebijakan, bagi seorang pemimpin mestilah berorientasi kepentingan kepada rakyat. Sebab substansi dari kepemimpinan adalah melayani kepentingan massal. Inilah awalnya filosof Yunani itu menyebutkan demo dan cratos. Kini kita menyebutnya demokrasi. Rakyat yang berdaulat memilih pemimpin yang akan memimpin mereka. Lalu atas kehendak rakyat pula, kemana arah dan tugas dari pemimpin itu dalam melaksanakan tugasnya.
Namun perkembangan selanjutnya, memang tidaklah mudah melahirkan demokrat sejati itu. Kita menyebutnya seorang negarawan, pemikir dan pekerja keras untuk selalu berorientasi kepada kepentingan rakyat. Sebab, selain demokrasi substansi, juga berkembangan demokrasi prosedural.
Semuanya dilandaskan prosedur, jika tidak, penjara tempatnya. Kebijakan publik harus diambil hati-hati, mengikuti prosedur dan pada gilirannya mengikis substansi yang menjadi tujuan awal. Peraturan yang berlaku memang perlu dijalankan, namun kekuatan memahami teks tanpa melihat konteks adalah kenyataan yang harus diterima akhir-akhir ini. Dimana kesabaran sudah nyaris larut dalam apatisme.
Berkenaan dengan itu, agaknya tinjauan atas kebijakan dan pemahaman tentang kebencanaan, mestinya dapat tempat yang khusus. Karena bencana harus diberlakukan secara khusus, tidak bisa dilakukan dengan regulasi normal. Sebab, dengan regulasi normal, kelambanan prosedur itu terjadi karena terlalu hati-hati. Dan padahala, regulasi normal sekalipun, harusnya tetaplah cepat seluruh amanat rakyat ditunaikan.
Begitulah kita, terus belajar mengasah naluri kebencanaan dan mengelolanya secara baik. Masih terus kita berharap kepada pemimpin-pemimpin yang mengerti manajemen penanggulangan kebencanaan. Walau hari ini, dari kandidat-kandidat yang mengikuti suksesi di Ranahminang, daerah-daerah yang terkena bencana, belum kita lihat, apa konsep dari calon-calon ini untuk penanggulangan bencana. Kita berharap ada, walau kita belum mengetahuinya.
Sebuah sistem pemerintahan yang diharapkan dapat mengambil kebijakan yang cepat dan tepat untuk penanggulangan bencana memang belum terlalu dipahami oleh aparatur yang menanganinya. Jika tidak ingin kita menyebutnya profesional, setidaknya, terlalu kaku memahami aturan dan tidak mau sedikit 'kreatif' untuk berorientasi kepada kepentingan umum.
Yang terjadi, pembiaran bantuan yang harusnya sudah lama diterima, berada di awang-awang. Dunia serba tak pasti bagi rakyat yang menunggu. Apakah itu demokrasi yang dicita-citakan oleh Aristoteles itu? Sulit kita menjawab setuju, tetapi aturan yang membelenggu dan 'kepentingan oknum' di balik seluruh rangkaian sistem yang terbangun atas nama 'aturan' telah mengukuhkan 'pembenaran' agar rakyat tetap menunggu lama. Alangkah naifnya.
Pelajaran ini patut diungkapkan, setidaknya, kita memperbaiki seluruh sistem penanggulangan bencana, tanpa harus masuk ke wilayah 'normal' pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Sebab, hal demikian sepertinya selemah-lemah akal kita dalam menangani bencana yang selalu datang setiap saat. Salam. [abdullah khusairi]

Sumbar Harus Naik Kelas

BNPB Serahkan Bantuan ke Sumbar
Padang --- Sumatera Barat harus naik kelas dalam menangani bencana alam. Tidak lagi serabutan dan lemah ketika terjadi bencana secara tiba-tiba.
"Harus naik kelas. Peralatan yang diserahkan ini sangat canggih. Diharapkan dapat bermanfaat," tegas Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Syamsul Maarif, di hadapan pemerintah daerah yang menghadiri penyerahan bantuan, di Halaman Kantor Gubernur, Kamis (15/4).
Dikatakan Syamsul Maarif, filosofi menanggulangan bencana ada tiga. Jauhkan rakyat dari daerah bencana, jauhkan bencana dari rakyat.
"Ketiga, living harmony with disaster. Teknologi yang kita berikan ini bantuan Asian Development Bank (ADB), dimana kegunaannya adalah untuk penanganan bencana lebih baik. Dan seharusnya kita naik kelas," papar Syamsul Maarif.
Peralatan Penanggulangan Bencana yang diserahkan berupa satu uni unit mobil komunikasi, 12 unit mobil rescue, 25 unit sepeda motor rescue, 12 tenda posko, 18 tenda sekolah, 12 unit perahu karet, 12 unit mesin perahu, 120 pelampung dan 12 unit komputer.
11 Kota dan Kabupaten yang mendapatkan bantuan adalah, Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Bukittinggi, Kota Padangpanjang, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanahdatar, Kabupaten Padangpariaman, Kabupaten Agama, Kabupaten Pasaman Barat. [abdullah khusairi]

Rehab Rekon Sumbar Makin Cepat

Padang --- Proses Rehab Rekon (RR) Sumbar Pasca Gempa, sejak Januari hingga April terus memperlihatkan progres yang cepat. Hal ini berkat bantuan banyak pihak. Masyarakat hendaknya juga membantu percepatan tersebut.
"Laporan yang masuk ke Pemprov, dari NGO dan pemerintah daerah, sudah menunjukkan penyelesaian infrastruktur pendidikan, kegiatan pemulihan sosial dan sebagainya. Kita telah membuat action plan untuk tahap RR selanjutnya," ungkap Gubernur Sumbar, Marlis Rahman didampingi Koordinator Tim Pendukung Teknis (TPT) BNPB Rehab Rekon Sumbar, Dr. Sugimin Pranoto, Ketua Bappeda Sumbar, Dr. Bambang Istijono, kemarin.
Marlis Rahman menyatakan apresiasi yang tinggi untuk Non Govermen Organization (NGO) yang telah dan sedang bekerja untuk mempercepat RR Sumbar.
Salah satu laporan yang datang ke tangan Marlis dari Australian Agency for Internasional Development (AusAID). Laporan menunjukkan, sudah dan akan membangun 20 sekolah senilai 5.000.000 Dollar Australia (Sekitar Rp41 Miliar dengan nilai tukar Rp8392), Suplay Air Bersih, 75.000 Dollar Australia (Rp629Juta), Renovasi Fasilitas Kesehatan 1,200.000 Dollar Australia (Rp1,02 M) dan lain-lain.
Sekolah Dasar (SD) yang mendapat bantuan dari AusAID di Padang, SDN 10 Koto, SDN 34 Kuranji, SDN 15 Koto Gadang, SDN 33 Kalumbuk, SDN 09 Kayu Aro, SDN 16 Tanjung Aur, SDN 14 Tabing Bandar Gadang. Di Pariaman, SDN 8 Toboh Palabah, SDN 01 Koto Marapak, SDN 14 Cubadak Air, SDN 2 Kajai, SDN 12 Sirambang.
AusAID juga membangun dan merenovasi SDN di Kabupaten Padangpariaman. Kabupaten Agam dan Pesisir Selatan. Sektor kesehatan juga dibantu, dibangunnya tujuh Puskesmas dan renovasi dua Puskesmas.
"Tanpa meniadakan arti bantuan yang lain, peran lembaga kemitraan baik lokal maupun asing sangat penting artinya. Kita harus mengucapkan terima kasih," kata Marlis.
Terdapat 69 LSM/NGO yang ikut ambil bagian menangani RR Sumbar bersama dengan pemerintah. Setidaknya, dalam sebulan satu kali digelar rapat koordinasi di ruang kerja TPT BNPB RR Sumbar, gedung PSDA Sumbar.
“Progres pekerjaan, dana yang diserap dari NGO, dilaporkan secara berkala, sehingga TPT BNPB RR Sumbar, yang kini juga diikuti oleh Kepala BPBD Sumbar yang baru dilantik, RR Sumbar cepat dan tepat menuju sasaran yang hendak dicapai,” kata Marlis optimis. [] Humas TPT BNPB RR Sumbar

Rekomendasi Relokasi Sedang Dikaji

Padang—Tim Pendukung Teknis (TPT) BNPB Rehab Rekon Sumbar melakukan kajian menyeluruh soal relokasi korban galodo akibat gempa. Hasil kajian yang melibat berbagai pihak ini akan melahirkan rekomendasi kepada Tim Pelaksana dan Pemkab.
"Sudah dimulai dengan beberapa kali pertemuan. Banyak persoalan yang mengapung, kita masih menampung," ungkap Anggota TPT BNPB Rehab Rekon Sumbar, Khatib RB Pahlawan Kayo, usai rapat relokasi, Rabu (7/4).
Rapat ketiga digelar menghadirkan NGO, BPBD, Wali Nagari. Semuanya memberikan data dan pemikiran atas kebijakan relokasi.
Hal-hal yang muncul, masalah sosial ekonomi warga yang akan direlokasi, budaya dan sikap kesiapan, pendapatan awal para korban, jumlah KK yang belum valid, lokasi penempatan, dll.
"Dinas Transmigrasi Provinsi Sumbar menyiapkan dua tempat, di Kabupaten Dharmasraya, Sijunjung dan Kabupaten 50 Kota. Kedua Pemkab siap menerima dan sudah ada lahan. Namun tidak bisa begitu saja dilaksanakan seperti pengadaan barang," ujarnya.
Sementara itu, ada beberapa tempat pengungsian yang kini masih ada di Kabupaten Agam dan Kabupaten Padangpariaman. Setidaknya ada 1500 KK yang masih di penampungan. Sementara, tempat mereka sebelumnya telah rusak semua dan berada pada zona merah.
"Memang bukan langkah mudah. Tapi harus ada jalan keluar agar masyarakat korban cepat hidup normal. Tidak di pengungsian lagi," jelas Khatib.
Harapan agar cepat itu semakin jauh saja, sebab pemerintah daerah tidak punya dana untuk melakukan relokasi. Pilihan antara program insitu, eksitu, masih belum bisa diputuskan agar korban cepat dapat tempat permanen.
Masa transisi di tempat pengungsian memang dikhawatirkan menimbulkan berbagai masalah. Rencana aksi harus segera dilaksanakan. "Rekomendasi nanti kita usahakan dapat menyelesaikan masalah. Bukan menambah masalah bagi korban," ujarnya.
Rapat keempat seputar relokasi ini, dihadari dari Disnakertrans Sumbar, Bappeda Sijunjung, BPBD Agam, Bappeda Padangpariaman, NGO lokal dan asing.
”Ini tantangan. Karena bukan memindahkan barang, ini memindahkan orang. Kelayakan, persiapan mata pencaharian, sangatlah penting kajian matang,” tutup Buya Khatib, demikian ia akrab disapa.[abdullah khusairi]

Aku Ada di Lantai Tiga

Mereka yang menulis dalam buku ini: Dwi Januanto Nugroho, Nursalam AR, Fira Basuki, Abdullah Khusairi, Dyra Hadi, Nuril Annissa, Igoy el Fitra, Dea Anugrah, Benny Arnas, Asep Sambodja, Irawan Aji, Zelfeni Wimra, Timra Madana Pitri, Mariska Anggraini, Endik Koeswoyo, Yandigsa, Muhammad Sholihin, Raudhatul Usnami, Karina Anggara, Irawan Senda, Sulfiza Ariska, Akhyar Fuadi, Zandika Alexander, Silfia Hanani, Feryanto Heady, Darwis Ramadhan, Galuh Parantri, Arif Puji G. Luckty Giyan Sukarno, Bejo Halumajaro, Pamungkas WH, Gayatri Parikesit, Monica Petra Karunia, Sulistyawati, Rahmad Ibrahim, Haerul Ibrahim, Haerul Said, Addiarahman, Salman Aristo, Dewi "dee" Lestari, Muhammad Nasir, Muhammad Zikri.
RAPALAN TERIMA KASIH
"Grrrrrrrrrrrrrrr.."
BUMI BERGUNCANG, tanah menari bagaikan seekora naga yang baru saja terbangun dari tidurnya. Melontarkan tanah dan lumut di batang badannya. Berhamburan meningkahi udara, dengan raungan dari inti bumi yang bergerak, bersigesak. Di rembang petang 30/S/2009, tanah Minangkabau, meraungkan getar 7,9 Scala Richter. Menjadi lonceng bagi para laron, mengarak bantuan; uang, obat-obatan, selimut serta pakaian. Lalu mereka dirikan sarang, berbentuk rumah-rumah darurat dari terpal yang berwarna-warni. Sementara dari Jambi, di Jalan Lintas Sumatera, raung sirene ambulance mengoyak tudung malam dan menyentil hati untuk melakukan sesuatu. Hendak menjadi laron ataukah yang lainnya. Meramu bala bantuan kemanusiaan.

Jedah dari getar 7,9 scala richter itu.
Pergulatan mencuat. Akankah menjadi laron, mengungsungi tenaga membawa keranda atau menjadi lebah, hanya meneteskan sedikit madu, tapi sama-sama menjadi obat laiknya kepakan sayap para laron yang menjadi payung teduh. Ya, akhirnya diputuskan untuk meramu kata dari penulis-penulis di Nusantara. Untuk kemudian dikumpulkan dalam sebuah antologi "Sebilah Sayap Bidadari: Memorilibia 7,9 SR".

[Pengalan Terima Kasih dari Antologi "Sebilah Sayap Bidadari: Memorilibia 7,9 SR."]
------------
Buku ini telah terbit! DAPAT DITEMUKAN DI TOKO BUKU SEPERTI GRAMEDIA, TOGA MAS, SOCIAL AGENCY, de el el. di seluruh Indonesia.
Untuk penulis yang bersedia menjadi distributor dan membantu mempromosikan buku ini, silahkan hubungi Penerbit Pustaka Fahima. d/a: Jl. Munggur No.7. Telp/Fax (0274) 585374
Atau Pak Bambang: 081328408023

Menggagas Gedung Aman dari Guncangan

Padang---Setelah kampanye rumah aman gempa, Pemprov Sumbar mulai menyadari dan akan mencanangkan pembangunan gedung yang diyakini aman gempa. Beragam teknologi dipelajari. Mulai dari yang konvensional hingga yang mutakhir.
"Pertanyaan yang sering muncul di tengah kita, apakah tahan ketika diguncang gempa. Saya mendapatkan jawaban dari teman-teman ahli konstruksi Jepang, tidak ada yang aman, namun bukan berarti tidak ada teknologi terbaru untuk membangun gedung agar tetap aman ketiga gempa terjadi," ungkap Kepala Dinas Prasarana Jalan dan Permukiman, Ir. Dodi Ruswandi, MSc ketika membuka Workshop On Retrofit Damaged Building And Infrastructure due to September 30th 2009 Sumatra Earthquake Seismic Isolation Techniques, Pangeran Beach Hotel, Rabu (7/4).
"Sepulang dari studi ke Jepang hingga Amerika, jawabannya yang didapatkan adalah, gunakan teknologi terbaru. Sebab itulah yang paling mungkin. Tidak ada lagi alasan untuk menunda, pengalaman pemerintahan Jepang patut dijadikan modal kita," tegas Dodi di hadapan peserta yang terdiri dari konsultan konstruksi, akademisi konstruksi dan jajaran pemerintahan. Turut hadir Koordinator Tim Pendukung Teknis (TPT) BNPB Rehab Rekon Sumbar, Dr. Sugimin Pranoto.
Dodi Ruswandi, Sugimin Pranoto, bersama anggota TPT Febrin Anas Ismail bersama Gubernur Sumbar melawat ke Jepang dan Amerika, Februari lalu dalam dua rombongan. Selain mempelajari ilmu pengetahuan mutakhir tentang gedung aman gempa, juga melakukan lobi bantuan.
"Kita menyadari sekali, begitu abai dan tidak mengubris persoalan geografi. Gempa 30 September 2009 membuka mata kita. Bahwa sebuah rumah sakit harus dibangun di atas standar rata-rata kualitas. Begitu juga gedung pemerintahan lainnya. Sebab, sangatlah rugi jika setiap gempa selalu runtuh. Sementara gempa selalu ada setiap waktu karena Sumbar berada di wilayah gempa," jelas Dodi.
Dodi berharap pada Workshop dapat melahirkan komitmen atas kualitas konstruksi di Sumbar.
Pakar Konstruksi Jepang
Workshop On Retrofit Damaged Building And Infrastructure due to September 30th 2009 Sumatra Earthquake Seismic Isolation Techniques menghadirkan pakar konstruksi dari Jepang. Mereka adalah Takayuki Teramoto dari University of Science Tokyo, Dr.Toshio Okoshi, Keduanya menurunkan makalah, Seismic Retrofit Examples by Seismic Isolation in Japan, Seismic Isolation Systems in Japan, Current Topics in Seismic Isolation for Buildings in Japan. Kemudian pada sesi lain khusus para insinyur hadir PE.A.Sezaki, Shigeru Kumazawa dan Dr. S Komata. Mereka membahas masalah Water Supply System, Earthquake and Tube well dan Water Resource Investigation.
Paparan pakar-pakar ini memperlihatkan teknologi yang telah dipakai di Jepang, baik dalam membangun baru maupun dalam memperbaiki gedung yang rusak akibat gempa. Walau masih tergolong mahal, namun menurut Dodi Ruswandi, gedung pemerintahan mesti menggunakan ini, dengan harapan dapat diikuti oleh pihak swasta dalam membangun gedung nantinya. Pilihan-pilihan memakai teknologi seperti apa untuk Sumbar sangatlah terbuka.
Sejak gempa Kobe, Jepang mengembangkan teknologi yang telah ada di New Zealand. Teknologi Seismic Isolation, salah satu teknologi dengan memberi pengamanan pada dasar gedung. Pemerintah Jepang tetap yakin dengan teknologi yang dibuat bisa mengamankan aset berupa gedung-gedung bertingkat dan tetap terus membangun gedung pencakar langit dengan sistem konstruksi yang telah diuji.
"Kita harus memulainya tanpa tanda tanya lagi. Sebab teknologi selalu berkembang. Tak mungkin menunggu hasil final dari baru membangun. Sebab gempa terus ada," kata Dodi. [abdullah khusairi]

Mereka Mengadu Karena Tak Dibantu

Padang---Ratusan pengaduan seputar kejanggalan proses bantuan gempa masuk ke Posko Masyarakat Sipil untuk Mengadvokasi Permasalah dalam Penanganan Bencana di Sumbar, sepanjang enam bulan sejak terjadi Rabu kelabu, 30 September 2009 lalu. Laporan tersebut umumnya ketimpangan pembagian bantuan kepada korban. Ini potret dari gagapnya penanganan kebencanaan di negeri ini.

Pemerintahnya tidak siap, masyarakatnya sangat kalut ketika bencana terjadi. Soal pemerataan pembagian uang lauk pauk antara satu nagari dengan nagari yang lain adalah realitas paling naif di suasana duka mendalam di tengah masyarakat korban gempa.

Hal di atas terungkap dalam Semiloka yang ditaja Lembaga Bantuan Hukum (LBH)Padang-PBHI yang bekerja sama dengan Oxfam, di Asrama Haji Tabing Padang, Rabu (31/3).

"Malahan ada yang korup. Sekarang sudah masuk proses hukum. Itu terjadi di sebuah nagari di Kabupaten Padang Pariaman," ungkap Aktivis LBH, Adrisal SH, di hadapan peserta Semiloka.

Pengaduan tersebut tidak hanya untuk bencana gempa 2009, data yang terhimpun, pengaduan terjadi di Kota Padang 88 KK, Pasaman Barat 27 KK, Padang Pariaman 274 KK dan Agam 36 KK. Sementara untuk bantuan bencana gempa 2007, juga masih ada pengaduan 12 KK di Kota Padang, Padang Pariaman 1.067 KK.

Seminar dan Loka Karya ini mengambil tema Refleksi dan Evaluasi Masa Tanggap Darurat Penanganan Gempa 30 September 2009.

"Dari jumlah pengaduan yang masuk, rekapitulasi potensi dana yang diselewengkan daan kerugian yang ditimbulkan masing-masing untuk gempa 2007, Rp8,499 miliar. Sedangkan gempa 2009 mencapai Rp401,4 juta," kata Ardisal.

Bentuk penyelewengan tersebut adalah mark up, mark down dan data fiktif. Rekomendasi dari posko pengaduan ini kepada pemerintah, ke depan sosialisasi hak-hak korban dan mekanisme penyaluran bantuan haruslah dilakukan.

"Hak akses informasi publik untuk bantuan bencana haruslah terbuka. Tidak ditutupi," jelas Ardisal.

Sementara itu Anggota TPT BNPB Rehab Rekon Sumbar, Ir. Sugeng Sentosa M,Eng menyatakan prosedural penanganan gempa 2009. "Dalam bentuk petunjuk teknis yang kita garap sejak Januari. Bisa dipakai dan dibacakan," jelas Sugeng.

Sugeng juga mengakui kelemahan masa tanggap darurat yang ditangani oleh pemerintah. "Lemahnya koordinasi dan komunikasi. Kita berharap menjadi pelajaran penting bagi pemerintah maupun masyarakat," jelas Sugeng di hadapan para aktivis NGO dan korban bencana yang mengikut seminar ini. [] abdullah khusairi

Disiplin Jepang Lawan Gempa

Beberapa hari di Jepang bulan Februari, banyak pengalaman yang perlu dibagi. Jepang yang punya masalalu seputar gempa, bom, telah melahirkan budaya yang patut ditiru.
Jepang menyadari betapa pentingnya bangkit dan kerja keras. Inilah bentuk budaya yang sulit dikejar oleh bangsa Indonesia. Apalagi kalau tidak mau merubah diri. Merubah cara pandang berkehidupan.
Hal ini mempengaruhi penanganan bencana. Tanpa menyingkirkan kearifan lokal (local wisdom) yang kita miliki, setidaknya ini patut diungkapkan, masyarakat Jepang punya kesadaran disiplin terhadap aturan, komitmen untuk maju, mau belajar dan sadar terhadap arti penting lingkungan hidup.
Ini pula modal Jepang untuk menangani bencana gempa. Mereka belajar sehingga bisa percaya diri, gempa sebuah fenomena alam yang mesti dihadapi dengan ilmu pengetahuan. Dan semoga kita begitu.[] sugimin pranoto/Koordinator Tim Pendukung teknis (TPT) BNPB Rehab Rekon Sumbar

Wendra Yunaldi Tak Jadi Maju Jadi Calon Bupati

Limapuluh Kota, Padek
Calon bupati dan wakil bupati kabupaten 50 Kota boleh lega, satu kandidat yang diprediksi kuat akan bisa menjadi orang nomor satu di Luak Limo Puluah menyatakan tak jadi maju jadi calon bupati. Tokoh muda ini menyatakan, belum waktunya. Walau pada dasarnya, test case sebagai calon DPD dalam Pemilu 2009 lalu, ia pemenang untuk daerah ini.

Ketua KNPI Payakumbuh ini meyakini, waktunya belum tepat untuk memimpin Limapuluh Kota.

"Saatnya, saya berikan kesempatan untuk balon lain. Toh, puluhan balon saat ini sudah optimis semua menang," ujarnya, kemarin.

Tentang komitmen membangun kampung halaman, sementara ini, Wendra masih terus berpikir agar Limapuluh Kota maju di semua bidang. Namun, ia akan terus memberikan segenap kemampuannya bagi daerah.

"Tidak harus berlomba-lomba jadi Bupati atau Wakil Bupati. Saya punya rumusan Segar agar Limapuluh Kota terbangkitkan. Setidaknya, sumbangsih saya tak pernah terputus."

Wendra menjawab pembatalan dirinya maju di bursa bakal calon, bukan juga karena tokoh muda lainnya, Jeffrey Geovanie menyatakan mundur di bursa gubernur. Ini tidak ada kaitannya.

Selaku kaum muda, Wendra yakin pendukungnya tidak ingin ia ikut di perlombaan ini membabi-buta. Masih ada waktu. Masih ada cara lain untuk membangun Limapuluh Kota lima tahun ke depan.

"Saya, sementara fokus dulu di usaha dan media yang saya bangun. Ke depan, Payakumbuh dan Limapuluh Kota telah memberikan inspirasi kepada saya untuk membangun daerah. Kita lihat saja nanti. Tapi saya, mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang mendukung saya, baik di pooling media atau setiap hari datang dan meminta saya ikut maju," tukasnya bersahaja. [ndy] SUMBER: PADANG EKSPRES

Bencana Berlanjut, Penanggulangan Terus

PADANG --- Penanggulangan bencana akan tetap menjadi program berkelanjutan. Walaupun bencana tak ada, penanggulangan bencana akan bertugas untuk mengkampanyekan kehidupan yang selalu waspada dan akrab dengankesiagaan menghadapi bencana sewaktu-waktu tiba.

"Tahap Rekonstruksi dan Rehabilitasi Pasca Gempa Sumbar, adalah awal yang baik untuk mulai menegaskan, bahwa gempa ada atau tidak adanya, penanggulangan secara dini harus dilakukan oleh pemerintah," ujar Deputi Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Badan Nasional Penanggulangan Ir. Medi Herlianto, CES, MM dalam Rapat Koordinasi dan Sosialisasi dengan Pendamping Masyarakat (TPM) dan Fasilitator Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sektor Perumahan Pasca Gempa Bumi Sumbar 30 September 2010, di Hotel Inna Muara Padang, Senin (22/2).

"Pelajaran yang sudah didapatkan negeri ini, mulai dari Aceh, Jogja hingga Sumbar. Belum lagi banjir dan longsor, telah membuka mata kita, bahwa penanggulangan bencana memang butuh penanganan khusus," ujar Medi.

Masyarakat tidak bisa berharap banyak dengan aparatur yang sudah memiliki tugas rutin yang banyak. Inilah alasan yang melahirkan UU 24 Tahun 2007 Tentang Bencana dan PP 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Dipaparkan Medi, tahap-tahap kerja bencana sejak terjadi, telah ada aturannya. Termasuk rehab rekon yang sedang berjalan di Sumbar.

"Mekanisme dibutuhkan kecepatan dari aparatur dari bawah. Tahap rehab rekon juga membutuhkan data valid. Apalagi untuk sektor perumahan," tegas Sekretari Tim Pendukung Teknis Rehab Rekon Sumbar ini.

Bantuan yang disiapkan pemerintah, bagi Medi tidak akan cukup untuk korban. "Karenanya, pola hibah dan swadaya, pemerintah memberikan subsidi. Khususnya rehab rekon Sumbar pasca gempa, dana perdana segera dieksekusi dan telah akan turun dana tahap kedua. Namun demikian, bukan berarti bisa memenuhi kebutuhan dari kerusakan yang telah menelan Rp 21.567 Triliun itu," ujar Medi.

Rapat Koordinasi dan Sosialisasi ini dibuka oleh Asisten I Setdaprov Ir. Sinang Subekti. Mewakili Gubernur Sumbar, Sinang menyayangkan, lambannya aparatur di bawah untuk merespon kegiatan rehab rekon ini. Pertemuan ini menghadirkan TPM, Lurah, Camat se Kota Padang. Padang mendapat pilot project sebanyak 2.322 unit rumah.

"Ini tidak bisa main-main. Mereka yang ditunjuk akan diminta pertanggungjawabannya. Ini pekerjaan yang menentukan untuk dana yang akan turun pada tahap dua nanti," Sinang mengingatkan.

Sinang juga menceritakan pengalaman bagaimana menghadapi masyarakat. Lebih-lebih kondisi yang masih labil saat ini. "Untuk itu, perangkat yang bekerja langsung dengan kelompok masyarakat nanti benar-benar mengedepankan musyawarah," pinta Sinang.

Rapat Koordinasi dan Sosialisasi ini juga memastikan data daerah yang mendapat pilot project. Sebelas kecamatan yang ada di Kota Padang dan kelurahan yang telah ditentukan. Kelurahan tersebut adalah, Parak Laweh Pulau Air Lubuk Begalung, Mata Air Padang Selatan, Jati Padang Timur, Ujung Gurun Padang Barat, Korong Gadang Kuranji, Piai Tangah Pauh, Bungus Timur Bungusteluk Kabung, Tarantang Lubuk Kilangan, Alai Parak Kopi, Padang Utara, Kurao Pagang Nanggalo, Dadok Tunggul Hitam Koto Tangah.

Tampil menyampaikan secara teknis tugas fasilitator untuk Kelompok Masyarakat (Pokmas), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Rehab Rekon/Kabid Perumahan Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Pemukiman (Prasjal Tarkim), Ir. Fachruddin MSi. Juga untuk rumah ramah gempa, Akademisi Teknik Sipil Ir. Febrin A Ismail, yang juga anggota Tim Pendukung Teknis (TPT) Rehab Rekon Sumbar. Didukung juga oleh Anggota TPT Rehab Rekon, Ir. Sugeng Sentosa, MM, Local Engineer for Government Advisor Japan International Cooperation Agency (JICA), Purnomo Dwi Ariyanto dan Hurikawa Hiroshi. [] Posmetro Padang