Soft Lounching President Institute Sumbar

President Institute Sebagai Kendaraan Perubahan di Sumatera Barat

Padang—Beragam isu sentral muncul di Sumbar, dan hal tersebut mesti disikapi. Salah satunya, persoalan murahnya harga hasil perkebunan masyarakat Sumbar dibandingkan dengan Provinsi Riau.

Persoalan tersebut dinilai sebagai dampak tidak adanya industri pengolahan di Sumbar. Belum lagi disebabkan tidak masuknya Sumbar dalam blueprint perekonomian Indonesia. Dampaknya akan terlihat pada pembangunan perkonomian Sumbar beberapa tahun berikutnya.

Hal ini dipaparkan Direktur Eksekutif President Institute Pusat Muhammad Rahmad, saat diskusi bersama tokoh masyarakat dan wartawan usai berbuka bersama, dalam acara soft lounching President Institute Sumbar, di Jln. Abdul Muis, Jati, Padang, Kamis (1/8) malam.

Empat Faktor Penyebab Adanya 5 Perbedaan 1 Ramadhan di Sumbar

RANAHBERITA--Di Sumatera Barat (Sumbar), egaliterisme tak hanya hidup di ruang-ruang yang sifatnya interaktif dan komunikatif, tapi juga mengalir di ruang spritualitas. Indikator ini terlihat takkala memasuki bulan suci Ramadhan, dimana berbagai macam aliran dalam Islam diberi ruang untuk menentukan awal penanggalan Ramadhan.

Ramadhan 1434 Hijriah ini, ada 5 penanggalan awal puasa yang ditetapkan oleh berbagai organisasi Islam, tarekat tertentu, dan juga otoritas pemerintah. Tarekat Naqsyabandiyyah mencuri perhatian terlebih dahulu karena mencuri star puasa kali ini. Tarekat yang berbasis di daerah Pauh dan Lubuk Kilangan, Padang ini, mengawali puasa pada 7 Juli 2013, tiga hari lebih cepat dari ketetapan pemerintah.

Menjalin Asmara Bersama Abel Tasman

Tanggapi Isu Siloam dengan Nalar yang Jernih

Saat ini, rencana pendirian rumah sakit Siloam yang mengundang pro dan kontra di tengah masyarakat Minang di Sumbar, terutama Padang, masih menjadi topik yang hangat dibicarakan. Berbagai isu muncul dalam pembicaraan tersebut, mulai dari kemungkinan adanya misi kristenisasi di balik pendirian rumah sakit tersebut, hingga sekadar persaingan antar pebisnis yang kemudian memunculkan berbagai isu provokatif.

Persoalan ini diangkatkan dalam diskusi menjalin aspirasi masyarakat (Asmara) bersama Abel Tasman dengan tema “Menafsir Misi Siloam di Balik Investasi”, di Sarangidea, Sarang Gagak, Lubuk Lintah, Padang, Sabtu (29/6) malam.

Sekali Seminggu, 1 Jurnalis jadi Korban

Buku Melawan Ancaman Kekerasan Dibedah

Padang, Padek—Kekerasan pada jurnalis masih membayangi profesi jurnalis di Indonesia. Boleh dikatakan, sejak 17 tahun terakhir, setiap enam hari sekali ada satu jurnalis yang jadi korban kekerasan.

Kasus kekerasan tersebut terus meningkat, bahkan ketika setelah Undang-Undang Pers disahkan. Data Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mencatat, terdapat 967 kasus kekerasan pada jurnalis di Indonesia.

“Artinya, setiap tahun ada 57 jurnalis yang kena kekera­san. Dengan kata lain, setiap enam hari sekali atau seming­gu ada satu jurnalis yang jadi korban,” kata Ketua AJI Pa­dang Hendra Makmur dalam acara bedah buku dan launching buku “Melawan Ancaman Kekerasan” di Kampus Universitas Bung Hatta (UBH) Ulak­karang, kemarin (1/7).

Peluncuran SarangIdea Institute

Sarangidea Institute  Siap Tetaskan Karya

Peluncuran Sarangidea Institute, Senin (27/5), dilanjutkan apresiasi dan diskusi antologi puisi dwi bahasa “Air Tulang Ibu” karya Zelfeni Wimra, dihadiri para akademisi, sastrawan dan budayawan Sumbar. Turut hadir dalam peluncuran tersebut, dua sastrawan Indonesia Darman Moenir dan Papa Rusli Marzuki Saria.

Darman Moenir menyampaikan apresiasinya atas peluncuran Sarangidea, komunitas yang terdiri dari pekerja seni, penulis, dan pendidik dalam bidang seni, bahasa, sastra, jurnalistik, dan media massa.

Reformasi 1998

Tokoh Reformasi 98, Syahrul Ramadhan Tanjung 

Mahasiswa Bangkit dan Bergeraklah!

Syahrul Ramadhan Tanjung (SRT) sedang orasi di hadapan ribuan mahasiswa se-Sumbar menjelang runtuhnya Rezim Soeharto, Mei 1998. Dok. Tabloid Suara Kampus IAIN Imam Bonjol Padang | Nizam dan Khusairi

Hari ini, 15 tahun lalu, runtuhnya sebuah rezim yang telah berkuasa 32 tahun. Tapi reformasi belum usai. Masih banyak yang berserakan. Malahan kian jauh panggang dari api.

Romantika runtuhnya sebuah rezim tidak bisa dilupakan begitu saja. Walau sebuah cita-cita tidak bisa serta merta segera tuntas. Tuntutan reformasi masih banyak yang terbengkalai.

“Masih banyak yang terbengkalai. Otonomi Daerah memang terjadi, tetapi ada banyak masalah. Yang terasa berhasil, hanya kebebasan pers, hilangnya dwi fungsi ABRI,” ujar mantan aktivis reformasi, Syahrul Ramadhan Tanjung, Senin (20/5).

Tetapi reformasi di bidang hukum, ternyata belum bisa sampai. Malahan hukum kini, tajam ke bawah tumpul ke atas. Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN), makin marak. Raja-raja kecil tumbuh di daerah, seiring dengan otonomi daerah yang rancu. Keluar dari rel yang dicita-citakan.

Pilih Pemimpin Religius

*Raker MUI Padang Bahas Kriteria Pemimpin

[caption id="attachment_2718" align="alignleft" width="150"] MUZAKARAH: Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Hariadi Dahlan memberi sambutan mewakil Wako Padang, di hadapan para ulama dalam acara Muzakarah dan Raker MUI Kota Padang, di Asrama Haji Jl. Rasuna Said, Selasa (7/5). Muzakarah membicarakan tentang kepemimpinan Kota Padang. (Abdullah Khusairi)[/caption]

PADANG --- Pilih pemimpin yang mengusung nilai keagamaan dan menjaga moral. Punya kepedulian tinggi terhadap kaum papa. Ulama diminta untuk memberi pencerahan kepada ummat agar tidak salah pilih.

"Sederhana saja rumusannya, sedangkan kita pilih pemimpin yang baik, belum tentu kota ini baik. Apalagi kalau salah pilih. Pemimpin yang tidak memihak kepada nilai agama dan menjadi gawang moral rakyat," ungkap Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Padang, Prof. Dr. H. Duski Samad, M.Ag, ketika memberi muzakarah dalam Rapat Kerja MUI Kota Padang, Selasa (7/5).

Duski Samad juga menyatakan, rumusan kearifan dalam memilih dari calon-calon yang muncul ini bagi MUI, belum mampu menyebut nama. "Karena belum ditetapkan, walaupun sebenarnya, perang opini sudah dimulai," ujar Dekan Fakultas Tarbiyah ini.

Duski Samad panel bersama dalam Muzakarah, bersama Ketua DPC NU Kota Padang, H. Guswandi Lc. MA, Ketua DPD Muhammadiyah Kota Padang, H. Maigus Nasir, S.Pd, dan Ketua DPC Perti Kota Padang, Drs. Zulkarnaini Khamsa. Dihadiri para ulama se-Kota Padang dan Kepala Kemenag Kota Padang, Yetrizal Khatib dan Ketua MUI Sumbar, Prof. Dr. H. Syamsul Bahri Khatib.

Muzakarah mengambil tema, Kepemimpinan Formal dan Sikap Ulama dalam Pemilihannya. Pada saat itu, Maigus Nasir memaparkan kepemimpinan versi Muhammadiyah. Dimana, kaderisasi dari Ormas Muhammadiyah dilakukan agar tidak terjadi kekosongan calon pemimpin.

Industri Parwisata Butuh Kerja Sama

Padang, Padek—Tujuan pariwisata yang paling penting adalah mensejahterakan masyarakat. Karena itu, masyarakat mesti diajak kerja sama dalam menumbuhkembangkan industri pariwisata. Bukan saja objek wisata yang dibenahi, tetapi kesiapan masyarakatnya mesti dibenahi. Kampanye sadar wisata sangat penting dilakukan.
Hal ini dikatakan Dirjen Pemasaran Budpar RI, Thamrin B Bachri didampingi Kabag Hukum Perencanaan dan Hukum Depbudpar, Raseno Arya SE, Kadinas Budpar Sumbar, Jammes Halyward, Ketua Asita  Sumbar Asnawi Bahar dan Ketua PHRI Sumbar Aim Zein, kepada pers, Jumat (25/8).

Tenaga Teknis Segera Urus SKTK 
ASTTI: Sertifikasi untuk Profesionalisme

Padang, Padek---Asosiasi Tenaga Teknik Indonesia (ASTTI) Sumbar mengimbau pemilik badan usaha agar mengutuskan penanggungjawab teknis di perusahaannya mengurus Sertifikasi Keterampilan Tenaga Kerja (SKTK) di ASTTI. Hal ini perlu dilakukan sehubungan akan diberlakukannya aturan Sertifikat Keterampilan Tenaga Kerja (SKTK) yang diterbitkan Badan Sertifikasi Keterampilan (BSK) seperti ASTII, sebagai syarat untuk mengikuti tender. 
Sesuai kewenangan yang diberikan LPJKN dengan Surat Nomor 491/LPJK/D/X/2006, ASTTI sebagai asosiasi profesi memiliki kewenangan untuk mensertifikasi 79 sub bidang, dengan rincian 22 sub bidang Arsitek, 30 sub bidang Sipil, 30 sub bidang Tata Lingkungan dan lain-lain, 6 sub bidang.

Wiranto Negarawan Bersikap Tegas

Padang, Padek---Wiranto adalah negarawan yang memiliki sikap tegas dan berani. Inilah pemimpin dibutuhkan bangsa ini.

"Dia memiliki track record yang bagus dalam perjalanan negeri ini. Kalau saja ia ingin kudeta pada waktu proses reformasi, alangkah mudahnya, tetapi ia tak mau melakukan itu. Bahkan, ia mengiringi perjalanan reformasi itu secara aman," ujar Pengurus Jamaah Syathariyah, TK Mudo Ismet Ismail kepadan koran ini, ketika diminta komentarnya seputar Capres Partai Golkar, H Wiranto.

Pasar Emas Lesu
Aksi Jual Mendominasi

Padang, Padek---Jual beli emas di Kota Padang pasca gempa mengalami penurunan hingga 30-40 persen. Namun begitu, aksi jual dari masyarakat hari demi hari mengalami peningkatan. Dalam kondisi itu, harga emas tidak bergerak sama sekali, karena tekanan jual dan lemahnya aksi beli.

Dari pantauan koran ini akhir pekan lalu sepinya transaksi perdagangan membuat suasana miris dan dikeluhkan beberapa penjual emas yang ditemui koran ini.

"Pasca gempa, benar-benar belum pulih. Sehari dari kejadian gempa, lumpuh. Hari kedua dan ketiga baru beranjak sedikit," ujar Arif (25) di Toko Cendana Pasar Raya Padang.

Peningkatan Mutu Pendidikan Itu Mutlak

Padang, Padek----Peningkatan mutu pendidikan mutlak dilakukan dengan beberapa syarat. Mulai dari kualitas guru, kurikulum, sarana dan manajemen. Lebih dari itu, pentingnya pemerataan pembangunan dan kualitas pendidikan, antara daerah dengan daerah lain, antara kota dan desa.
"Menggenjot kualitas pendidikan memang dimulai dari empat komponen penting tadi. Dalam segi kualitas guru, kita masih merasa kurang. Standarnya untuk SLTP, setidaknya guru jebolan D3, SMA gurunya mesti jebolan S1," urai Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Prof Dr Satni Eka Putra, kepada koran ini di ruang kerjanya, Kamis (24/6).
Satni memprediksi, Sumbar masih kurang guru mencapai 1000 guru yang berkualitas, berdedikasi tinggi dalam pengabdian.
"Sementara soal kurikulum, sekarang tes case kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Dengan harapan 2005, full dilaksanakan dan menghasilkan generasi yang benar-benar mampu berkompetisi," jelasnya.

Berita Lama

PT. PLN Harus Ambil Kebijakan

Padang, Padek---Seharusnya PT PLN mengembalikan kebijakan kebijakan teknis dan non teknis di PT PLN Wilayah III Sumbar, Riau dan Jambi tidak di Palembang lagi.  
"Beberapa tahun silam, sebelum kebijakan teknis dan non teknis dipindahkan ke Palembang, tidak ada kebijakan pemadaman. Kenapa ini terjadi, karena kebijakan untuk memperbaiki, memelihara harus ke Palembang," ujar Ketua Komisi D DPRD Sumbar, Syawir Taher kepada koran ini, di ruang kerjanya, Kamis (24/6).
Kebijakan pemadaman aliran listrik jangan menjadi "agenda tahunan" yang merugikan Sumbar. "Sebab, ini cacatan kelam bagi daerah Sumbar yang nota benenya surplus tenaga listrik. Dijual ke Riau dan Jambi dalam bentuk interkoneksi. Ini keuntungan bagi Sumbar," papar Syawir.